EFEKTIVITAS UJIAN NASIONAL (UN) SEBAGAI STANDARD KELULUSAN SISWA

Oleh Pilipus M. Kopeuw *)

ABSTRAK

Ujian Nasional (UN) merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan untuk menentukan standar mutu pendidikan Negara Indonesia jika dibanding dengan standar lulus internasional yang nilainya 6,0. Dalam mekanisme UN yang diselenggarakannya, pemerintah telah mematok standar nilai kelulusan 3,01 pada tahun 2002/2003 menjadi 4,01 pada tahun 2003/2004 dan 4,25 pada tahun 2004/2005.
Ditinjau dari tugas para guru di sekolah sebagai pendidik dan sudah menjadi kewajiban guru dalam memberi penilaian terhadap prestasi belajar siswa. Dalam penilaian prestasi belajar siswa guru telah melaksanakan ujian berupa tes formatif dan tes sumatif yang nantinya akan dihitung untuk menentukan nilai akhir guna menentukan kelulusan siswa terhadap mata pelajaran yang diikutinya. Dalam jenjang pendidikan SLTP dan SLTA ada banyak mata pelajaran yang dipelajari. Sedangkan UN hanya tiga atau empat mata pelajaran yang sesuai dengan POS UN yang akan diujikan dan sekaligus sebagai syarat kelulusan siswa.
Kalau demikian mengapa selama ini siswa harus buang biaya, energi dan waktu untuk mempelajari mata pelajaran yang lain ? ini berarti UN tidak efektif sebagai standar kelulusan siswa. Ada hal-hal yang harus dibenahi oleh pemerintah sebelum melaksanakan UN antara lain penyamaan fasilitas penunjang pendidikan di kota dan di desa dan perlunya persebaran guru-guru berkualitas ke seluruh sekolah. selanjutnya standar penilaian kelulusan UN harus mencakup aspek padagogis (kognitif, psikomotorik dan afektif) secara menyeluruh.

Kata kunci : Ujian Nasional dan Standar Kelulusan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap Negara. Menurut Undang-Undang No.20 Th 2004 pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi anak agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki ketrampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan Negara. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang mulia ini disusunlah kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan dan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Untuk melihat tingkat pencapaian tujuan pendidikan, diperlukan suatu bentuk evaluasi.
Dengan demikian, evaluasi pendidikan merupakan salah satu komponen utama yang tidak dapat dipisahkan dari rencana pendidikan. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua bentuk evaluasi dapat dipakai untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Informasi tentang tingkat keberhasilan pendidikan akan dapat dilihat apabila alat evaluasi yang digunakan sesuai dan dapat mengukur setiap tujuan. Alat ukur yang tidak relevan dapat mengakibatkan hasil pengukuran tidak tepat bahkan salah sama sekali.
Ujian Nasional (UN) merupakan salah satu alat evaluasi yang dikeluarkan pemerintah yang menurut pendapat saya, merupakan bentuk lain daripada EBTANAS (evaluasi belajar tahap akhir nasional) yang sebelumnya dihapus. Benarkah UN merupakan alat ukur yang sesuai untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
Pada dasarnya kita setuju akan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas anak didik dan sekolah. Sementara nilai ujian nasional (UN) dijadikan sebagai patokan kualitas siswa atau sekolah. Sangat ironis sekali jika seorang siswa dinyatakan lulus atau tidak hanya berdasarkan beberapa mata pelajaran saja seperti ; bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Inggris, Sejarah Nasional dan Geografi Nasional. Bagaimana dengan mata pelajaran lainnya yang tidak diikutkan dalam ujian nasional (UN), untuk apa siswa belajar itu selama tiga tahun? Kenapa nilai mata pelajaran lain tidak turut diperhitungkan sebagai ukuran kelulusan siswa ? apakah mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional (UN) merupakan standar untuk menentukan kualitas pendidikan suatu Negara ataukah ujian nasional (UN) hanyalah keputusan politik, Apakah proposional UN jadi standar kelulusan siswa? Efektifkah UN sebagai sebuah standar kelulusan siswa?

UJIAN NASIONAL (UN)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 45 Th 2006 tentang Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2006/2007 dan ditunjang dengan Prosedur Operasi Standar UN. Ujian nasional (UN) merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan untuk menentukan standar mutu pendidikan. Kebijakan tersebut merupakan keputusan politik atau politik pendidikan, yang menyangkut kepentingan berbagai pihak, bahkan dalam batas-batas tertentu dapat dipolitisir untuk kepentingan kekuasaan (Mulyasa, 2004:180). Selaku tenaga kependidikan kita setuju perlunya ujian untuk mengetahui sejauhmana keefektifan berbagai upaya yang dilakukan dalam proses pendidikan, apakah telah mem-buahkan hasil yang memuaskan.
Pemerintah telah menetapkan nilai standar kelulusan UN minimal yang harus dicapai oleh peserta didik dalam kelulusan. Tujuan pemerintah memang baik untuk mendongkrak kualitas pendidikan, dengan menentapkan standar minimal kelulusan 4,01 karena standar dunia-pun 6,0, jadi wajar kalau pemerintah menetapkan hal tersebut. melalui UAN pemerintah memiliki kepentingan untuk mengetahui kemampuan lulusan pendidikan dari berbagai jenjang dalam bidang kajian tertentu, sebagai indikator keberhasilan system pendidikan. Kita juga ingin mengetahui kemampuan anak-ank dalam behitung, bahasa, ilmu pengetahuan alam, dan sebagainya, paling tidak yang dapat dijaring melalui UN, dan memban-dingkannya antar wilayah, kabupaten atau kota bahkan antar sekolah. kepentingan pemerintah untuk mengetahui hasil pendidikan secara nasional merupakan kepentingan lembaga bukan bersifat pribadi, dan merupakan pesan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Th 2003. bahkan maksud dari Undang-Undang tersebut bukan sekedar UN, tetapi menyangkut penilaian kinerja seluruh komponen sistem pendidikan.
UN berfungsi sebagai “quality control” terhadap sistem pendidikan, karena control terhadap proses, dan in-put pendidikan sudah semakin kecil, bahkan saat sentralisasi pun sebenarnya control pusat di bidang pendidikan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena rapuhnya mental jaringan birokrasi akibat berbagai faktor di luar masalah pendidikan. Fungsi standar nasional pendidikan adalah penyusunan strategi dan rencana pengembangan sesudah diperoleh data-data dari evaluasi belajar secara nasional seperti Ujian Nasional (UN).
Standar adalah patokan. Sewaktu-waktu tingkat pencapaian standar tersebut perlu diketahui, sampai dimana efektivitasnya. Untuk pengetahuan itu diperlukan sarana-sarana seperti ujian atau evaluasi nasional. Ujian nasional atau evaluasi nasional tentunya tidak perlu meliputi seluruh standar isi, tentunya hal tersebut meminta biaya dan tenaga yang luar biasa. Karena sifatnya sekedar untuk memberikan gambaran peta permasalahan pendidikan secara nasional, maka dipilihlah beberapa mata pelajaran yang essensial. Mata-mata pelajaran itu seperti bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, bahasa Inggris, Sejarah Nasional, Geografi nasional (H.A.A. Tilaar, 2006:110). Sk 017/U/2003 menyebutkan Tujuan UN adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa; mengukur mutu pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan sekolah/madrasah; dan mempertanggungjawabkan penyelengga-raan pendidikan secara nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan sekolah/ madrasah, kepada masyarakat (http://www.suara pembaruan.com/News-/2005/01/24/Pendidik/UAN.htm).
UN tetap penting karena tidak hanya untuk memetakan kualitas sekolah, tetapi juga mengetahui kualitas murid dan standarisasi pendidikan. UN adalah sebuah tes yang dikategorikan sebagai “high-stakes”(taruhan besar) karena digunakan untuk menjadi penentu utama dalam menilai siswa, dan bahkan menjadi penentu utama untuk menetapkan apakah seorang siswa lulus atau tidak (http://satriadharma.com/index.php/2007/05/14/ujian-nasional-sebagai-keputusan-politik/).
Dalam pelaksanaan UN 2007 ini, Depdiknas.BNSP menerbitkan Prosedur Operasi Standar Kelulusan UN 2007 SMP/MTs, SPMLB dan SMK yang juga dituangkan dalam Permendiknas No. 2 Th 2007. Peserta UN dinyatakan lulus UA jika memenuhi standar kelulusan sebagai berikut:
a. memiliki nilai rata-rata minimal 5,0, untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan (termasuk nilai uji kompetensi untuk smk), dengan tidak ada nilai dibawah 4, 25 atau,
b. memiliki nilai minimal 4,00 pada salah satu mata pelajaran, dengan nilai mata pelajaran lainnya yang diujikan pada UN masing-masing minimal 6,00 (http://groups.-yahoo.com/group/cfbe/messages/26915?xm=1&m=e&1=1).
Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menerapkan UN sebagai salah satu bentuk evaluasi pendidikan. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.153/U/2003 tentang UN tahun pelajaran 2003/2004 disebutkan bahwa tujuan UN adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik melalui pemberian tes pada siswa SLTP dan siswa SLTA. Selain itu UN bertujuan untuk mengukur mutu pendidikan dan mempertanggungjawab-kan penyelengga-raan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sampai tingkat sekolah.
UN berfungsi sebagai alat pengendalian mutu pendidikan secara nasional, pendorong peningkatan mutu pendidikan secara nsional, bahan dalam menentukan kelulusan peserta didik, dan sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. UN merupakan salah satu bentuk evaluasi belajar pada akhir tahun pelajaran yang diterapkan pada beberapa mata pelajaran yang dianggap “penting”, walaupun masih ada perdebatan tentang mengapa mata pelajaran itu penting dan apakah itu berarti yang lain tidak penting. Benarkah bahwa matematika, IPA dan bahasa Inggris merupakan tiga mata pelajaran yang paling penting?

UJIAN AKHIR SEKOLAH (UAS)

Kita perlu mengetahui lebih dahulu apa itu UN dan UAS. UN adalah ujian akhir nasional yang hanya menguji tiga mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa inggris dan IPA, yang kemudian diatur dalam Prosedur Operasi Standar(POS) UN mata pelajaran yang akan di-UN-kan berdasar kan masing-masing jurusan. Sedangkan UAS adalah ujian yang dilaksanakan oleh sekolah, dan mata pelajaran yang diujikan dtentukan oleh sekolah sendiri. Dengan demikian, kita bisa katakan bahwa siswa harus mengikuti dua macam ujian yaitu UN dan UAS.
Untuk dinyatakan lulus, bukan hanya lulus UN berarti dinyatakan lulus. Tetapi harus UAS-nya juga dinyatakan lulus. Hasil lulus UN dan UAS ini sangat penting dalam kelulusan siswa. Bisa jadi, UN-nya lulus, tapi UAS-nya tidak lulus, atau sebaliknya. Jika salah satunya tidak lulus sama dengan tidak lulus.

TES DAN PRINSIP PELAKSANAANNYA

Penilaian hasil belajar siswa memerlukan penggunaan tes buatan guru secara intensif. Tes yang dibakukan (standardized test) sering kurang pekah (sensitif) untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan instruksional tertentu bagi kelas-kelas tertentu. Di samping itu, karena tes yang dibakukan itu digunakan untuk berbagai maksud, kecil kemung-kinan bagi guru untuk menyusun standardized test yang sekaligus memenuhi berbagai maksud tersebut. oleh karena itu, guru perlu sekali menyusun tes yang cocok digunakan untuk kelas-kelas tertentu dan maksud-maksud yang tertentu pula.
Ditinjau dari pelaksanaannnya, tes dibagi menjadi tiga jenis yaitu: tes tertulis, tes lisan dan tes perbuatan (performance test).
Macam-macam bentuk item tes untuk menilai tujuan instruksional khusus (TIK) di dalam sisitem pengajaran PPSI (test formatif), dan untuk menentukan angka atau hasil belajar siswa dalam tahap-tahap tertentu (tes sumatif), dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu bentuk uraian (tes essay) dan bentuk objektif (tes objektif).
Hasil penilaian tes formatif akan dijadikan dasar bagi penyempurnaan proses belajar mengajar. Sendangkan tes sumatif untuk menilai prestasi siswa, sampai dimana penguasaan siswa terhadap bahan pelajaran yang telah diajarkan selama ini dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, pada umumnya jumalh item atau soal-soal tes sumatif lebih banyak dari pada tes formatif.
Penentuan skor hasil tes mengunakan standar dan cara mengolah hasil tes sumatif. Skor mentah yang diperoleh oleh siswa dari suatu tes sumatif yang terdiri atas beberapa macam bentuk tes merupakan jumlah skor dari tiap-tiap bentuk tes tersebut yang telah dihitung menurut rumus masing-masing (Ngalim, 2006:109)
Guru sudah tahu bagaimana cara mengisi nilai dalam rapor siswa. Hasil-hasil tes formatif atau kata lainnya tes subsumatif tidak dibuang oleh guru, tatapi disimpan dan akan dipakai untuk perhitungan nilai akhir yang akan diisi dalam rapor. Caranya ialah dengan merata-ratakan hasil rata-rata tes formatif/subsumatif, kemudian dijumlah-kan dengan nilai tes sumatif lalu dibagi dua, maka akan diperoleh nilai akhir.

BATAS / STANDAR KELULUSAN

Sistem penilaian biasa digunakan, yakni penilai acuan norma (PAN) dan penilaian acuan patokan (PAP). Batas kelulusan hasil penilaian mempunyai kaitan dengan kedua sistem penilai tersebut. Dengan demikian, ada batas kelulusan yang berorientasi pada PAN, yakni batas lulus aktual dan batas lulus ideal. Di samping itu ada batas kelulusan yang berorientasi kepada sistem PAP, yakni batas lulus purposif. Deskripsi ketiga batas kelulusan di atas sebagai berikut.

Batas lulus aktual.
Batas lulus aktual didasarkan atas nilai rata-rata yang dapat dicapai oleh kelompok siswa. Unsur yang diperlukan untuk menentukan batas lulus actual adalah nilai rata-rata aktual dan simpangan baku aktual. Biasanya skor yang dinyatakan lulus adalah skor di atas ( X + 0,25 SD ) dimana X adalah nilai rata-rata kelas dan SD adalah simpangan baku. Misalnya siswa kelas III SMA diberi tes bahasa Inggris dengan menggunakan bentuk pilihan ganda sebanyak 60 pertanyaan. Setiap pertanyaan yang dijawab benar diberi skor satu, sehingga skor maximal yang mungkin dicapai adalah siswa sebanyak 60. kemudian dihitung nilai rata-ratanya (X) dari semua siswa yang ada di kelas tersebut, misalnya 25 dan simpangan bakunya (SD) adalah 8,0. dengan demikian, skor yang dinyatakan lulus adalah 25 + 0,25 (8,0) = 27, Skor-skor di atas 27 dinyatakan lulus sedangkan skor di bawah 27 dinyatakan gagal atau tidak lulus.

Batas lulus ideal
Batas lulus ideal sama dengan batas lulus aktual, yaitu menentukan batas lulus dengan menggunakan nilai rata-rata dan simpangan baku ideal. Nilai rata-rata dan simpangan baku dalam batas lulus ideal mudah dihitung menggunakan aturan sebagai berikut: Nilai rata-rata ideal adalah setengah dari maksimum skor. Simpangan baku ideal adalah sepertiga dari nilai rata-rata ideal. Misalnya, kembali pada contoh dalam batas lulus aktual. Skor maksimum yang mungkin dicapai dari tes bahasa Inggris adalah 60. rata-rata idealnya adalah setengah dari 60, yakni 30, sedangkan simpangan bakunya adalah sepertiga dari rata-rata ideal, yakni 10. batas lulusan idealnya adalah 30 + 0,25 (10) = 32,50. skor dia atas 32,50 dinyatakan lulus, sedangkan skor di bawah 32,50 dinyatakan gagal atau tidak lulus.

Batas lulus purposif
Batas lulus purposif mengacu pada PAP sehingga tidak perlu menghitung nilai rata-rata dan simpangan baku. Dalam hal ini ditentukan kriteria-nya, misalnya 75%. Artinya skor yang dinyatakan lulus adalah skor di atas 75 % dari skor maksimum. Dalam contoh di atas maka batas lulusnya adalah 75% dari 60, yakni 45. skor yang besarnya di atas 45 dinyatakan lulus dan yang berada di bawahnya dinyatakan gagal atau tidak lulus. Makin tinggi kriteria kelulusannya, maka makin tinggi pula kualitas hasil belajar yang dituntutnya. Sebaliknya, makin rendah kriterianya, makin rendah pula kualitas hasil belajar yang dihasilkannya (Sudjana, 2001:106-107).
Penjelasan di atas tidak berbeda dengan penjelasan Ngalim Purwanto (2006:109), menurutnya ada dua jenis standar penilaian yang dapat digunakan oleh guru dalam mengola hasil penilaian: Pertama, Standar mutlak: hasil yang dicapai masing-masing siswa dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai contoh: untuk dapat lulus dalam suatu tes tertentu, siswa harus menyelesaikan dengan benar sekurang-kurangnya 75% dari soal-soal yang diberikan, tanpa melihat hasil yang dicapai oleh siswa-siswa lain dalam kelompok yang sama (criterion-referenced evaluation). Kedua, Standar relatif: hasil yang dicapai oleh masing-masing siswa dibandingkan dengan norma kelompok, yaitu hasil yang dicapai oleh siswa-siswa lain dalam kelompok yang sama (norm-referenced evaluation). Dengan menggunakan standar yang rekatif, dapat terjadi bahwa siswa yang presentase jawabannya benar hanya 50% dinyatakan lulus karena kebanyakan teman-temannya yang lain mencapai angka presentase yang lebih rendah.

STANDAR KELULUSAN UN

Standar kriteria kelulusan dalam UAN sudah ditetapkan dalam POS kelulusan UN yaitu 4,25. Artinya skor di atas 4,25 dinyatan lulus, sedangkan skor di bawah 4, 25 dinyatakan gagal atau tidak lulus. Sebelun tahun 2008, standar kelulusannya adalah 4,01. Rupanya batas kelulusan yang digunakan dalam UN adalah menggunakn sistem penilaian acuan patokan (PAP), yakni batas lulus purposif. Sebab hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:
1. pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan;
2. seleksi masuk jenjang berikutnya;
3. penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan;
4. akreditasi satuan pendidikan;
5. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (Permen Diknas No.46 Th 2006)

KONTROVERSI UJIAN NASIONAL

Kontroversi mengenai UN sebenarnya sudah terjadi saat kebijakan tersebut mulai digulirkan pada tahun 2002/2003. UN pada awalnya bernama Ujian Akhir Nasional (UAN) menjadi pengganti kebijakan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS). Hanya, sementara EBTANAS berlaku pada semua level sekolah, UN hanya pada sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah umum (SMU), madrasah aliyah (MA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Untuk sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah luar biasa setingkat SD (SLB), dan madrasah ibtidaiyah (MI), Ebtanas diganti dengan ujian akhir sekolah. Perdebatan muncul tidak hanya karena kebijakan UN yang digulirkan Departemen Pendidikan Nasional minim sosialisasi dan tertutup, tapi lebih pada hal yang bersifat fundamental secara yuridis dan pedagogis. Dari hasil kajian Koalisi Pendidikan, setidaknya ada empat penyimpangan dengan digulirkannya UN.
Pertama, aspek pedagogis. Dalam ilmu kependidikan, kemampuan peserta didik mencakup tiga aspek, yakni pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan sikap (afektif). Tapi yang dinilai dalam UN hanya satu aspek kemampuan, yaitu kognitif, sedangkan kedua aspek lain tidak diujikan sebagai penentu kelulusan.
Kedua, aspek yuridis. Beberapa pasal dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 telah dilanggar, misalnya pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan, yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. UN hanya mengukur kemampuan pengetahuan dan penentuan standar pendidikan yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah.
Pasal 58 ayat 1 menyatakan, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesi-nambungan. Kenyataannya, selain merampas hak guru melakukan penilaian, UN mengabaikan unsur penilaian yang berupa proses.
Selain itu, pada pasal 59 ayat 1 dinyatakan, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Tapi dalam UN pemerintah hanya melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa yang sebenarnya merupakan tugas pendidik.
Ketiga, aspek sosial dan psikologis. Dalam mekanisme UN yang diselenggarakannya, pemerintah telah mematok standar nilai kelulusan 3,01 pada tahun 2002/2003 menjadi 4,01 pada tahun 2003/2004 dan 4,25 pada tahun 2004/2005. Ini menimbulkan kecemasan psikologis bagi peserta didik dan orang tua siswa. Siswa dipaksa menghafalkan pelajaran-pelajaran yang akan di-UN-kan di sekolah ataupun di rumah.
Keempat, aspek ekonomi. Secara ekonomis, pelaksanaan UN memboroskan biaya. Tahun lalu, dana yang dikeluarkan dari APBN mencapai Rp 260 miliar, belum ditambah dana dari APBD dan masyarakat. Pada 2005 memang disebutkan pendanaan UN berasal dari pemerintah, tapi tidak jelas sumbernya, sehingga sangat memungkinkan masyarakat kembali akan dibebani biaya. Selain itu, belum dibuat sistem yang jelas untuk menangkal penyimpangan finansial dana UN. Sistem pengelolaan selama ini masih sangat tertutup dan tidak jelas pertanggungjawabannya. Kondisi ini memungkinkan terjadinya penyimpangan (korupsi) dana UN.
Selain itu, pada penyelenggaraan UAN tahun ajaran 2003/2004, Koalisi Pendidikan menemukan berbagai penyimpangan, dari teknis hingga finansial. Pertama, teknik penyelenggaraan. Perlengkapan ujian tidak disediakan secara memadai. Misalnya, dalam mata pelajaran bahasa Inggris, salah satu kemampuan yang diujikan adalah listening. Supaya bisa menjawab soal dengan baik, peserta ujian memerlukan alat untuk mendengar (tape dan earphone). Pada prakteknya, penyelenggara ujian tidak memiliki persiapan peralatan penunjang yang baik.
Kedua, pengawasan. Dalam penyelenggaraan ujian, pengawasan menjadi bagian penting dalam UAN untuk memastikan tidak terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh peserta. Fungsi pengawasan ini diserahkan kepada guru dengan sistem silang–pengawas tidak berasal dari sekolah yang bersangkutan, tapi dari sekolah lain. Tapi, pada kenyataannya, terjadi kerja sama antarguru untuk memudahkan atau memberi peluang siswa menyontek.
Kasus di beberapa sekolah, guru, terutama untuk mata pelajaran yang dibuat secara nasional seperti matematika, bahasa Inggris, atau ekonomi, dengan berbagai modus memberi kunci jawaban kepada siswa. Selain itu, pada tingkat penyelenggara pendidikan daerah seperti dinas pendidikan, usaha untuk menggelembungkan (mark-up) hasil ujian pun terjadi. Caranya dengan membuat tim untuk membetulkan jawaban-jawaban siswa.
Ketiga, pembiayaan. Dalam dua kali UAN, penyelenggaraannya dibebankan pada pemerintah pusat dan daerah melalui APBN dan APBD. Artinya, peserta ujian dibebaskan dari biaya mengikuti UAN. Tapi, pada tingkatan sekolah, tidak jelas bagaimana sistem penghitungan dan distribusi dana ujian (baik APBN maupun APBD). Posisi sekolah hanya tinggal menerima alokasi yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara di atasnya. Akibatnya, walau menerima dana untuk menyelenggarakan UAN, sekolah menganggap jumlahnya tidak mencukupi, sehingga kemudian membebankannya pada peserta ujian. Caranya dengan menumpangkan pada biaya SPP atau biaya acara perpisahan.
Sebenarnya, dalam pertemuan dengan Koalisi Pendidikan pada 4 November 2004, Menteri Pendidikan sudah menyatakan ketidaksetujuannya pada UAN dan akan menggantinya dengan ujian masuk pada sekolah-sekolah yang dianggap elite. Apalagi dukungan DPR pun tidak ada. Sebagai bentuk ketidaksetujuannya, Komisi Pendidikan DPR tidak mengalokasikan dana untuk UAN pada tahun 2005.
Sayangnya, tiba-tiba Menteri Pendidikan menggulirkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2005 sebagai dasar Departemen Pendidikan Nasional menyelenggarakan UN. Karena secara substansial tidak ada perbedaan signifikan antara UN tahun ajaran 2004/2005 dan UAN tahun ajaran 2002/2003 dan 2003/2004, perdebatan yang sama terjadi kembali.
Pemborosan biaya
Berbagai masalah sudah terdata dalam pelaksanaan evaluasi nasional maupun daerah yang diselenggarakan pemerintah menunjukkan, pemerintah belum berhasil menggunakan kekuasaannya dengan bijak, seimbang dan sesuai tanggungjawabnya. Berbagai persoalan lain (misalnya, tidak dipenuhinya alokasi anggaran 20 persen, belum berlakunya pendidikan dasar gratis, ambruknya bangunan-bangunan sekolah di banyak tempat, mutu pendidikan yang terus menurun) merupakan contoh kegagalan pemerintah dalam menunaikan tanggungjawabnya. Kita melihat terjadi kesenjangan antara tanggung jawab dan kekuasaan Negara dalam sistem pendidikan nasional. Seyogyanya, kewajiban dan layanan public oleh pemerintah berjalan seiring kekuasaan dan wewenang. Namun, ketika pemerintah tidak mampu menyediakan pendidikan bermutu secara gratis bagi tiap warga dan masyarakat mengambil alih peran pemerintah dalam mengelolah sekolah secara swadaya, kekuasaan dan wewenang yang diberikan.

Guru tidak diberdayakan dalam UN
Ditinjau dari pemberdayaan guru, UN sama sekali tidak berguna. Otoritas guru untuk merencanakan, menyusun, dan memberikan penilaian kepada siswa-siswanya sebagai bagian integral dari tugasnya telah direbut. Seperti dimasa-masa lalu guru tetap tidak dipercaya sebagai orang yang mampu melakukannya dengan baik. Akhirnya UN menjadi semacam pusat perhatian dalam proses pembelajaran. Seluruh proses pembelajaran dipusatkan kepada upaya untuk sukses dalam UN, sehingga hakikat proses belajar menjadi terabaikan. Karena guru cenderung kurang kreatif. Guru hanya menerima soal yang berasal dari pusat. Dengan kata lain, guru hanya berkutat pada soal-soal yang berhubungan dengan UN, tidak berfikir bagaimana mengembangkan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Sebenarnya guru yang mengetahui kemampuan anak didiknya, sehingga apakah anak itu layak lulus atau tidak, yang paling tahu adalah guru. Tetapi guru tidak berdaya sebab fungsinya diambil alih oleh pemerintah. Sekolah dan para guru mengerahkan hampir semua sumberdayanya untuk mengajarkan bagaimana agar lulus UN. Akibatnya mata pelajaran yang tidak diujikan dinomorduakan. Sebenarnya hasil UN tidak menentukan kualitas sekolah, sekalipun masyarakat menilai dari hasil UN-nya. Sebab nilai UN bukan representatif kualitas siswa. Kualitas siswa sebenarnya itu dinilai oleh guru, dari apa yang telah dipelajarinya selama ia belajar di sekolahnya.
Untuk dapat meluluskan siswanya ada indikasi terjadi rekayasa hasil UN di lapangan. Pembentukan tim sukses oleh guru dan kepala sekolah.

Dampak UN kepada para siswa
Ditinjau dari pemberdayaan siswa, UN sama sekali tidak berguna. Karena UN tidak representatif. Sebab kelulusan mereka masa hanya ditentukan empat mata pelajaran saja. Kalau demikian ketentuan lulusnya, mengapa mesti buang-buang waktu, biaya dan energi untuk mempelajari mata pelajaran lainnya. Dengan hadirnya UN menjadi suatu momok yang sangat menakutkan. Selain itu, orang tua para siswa juga menjadi ikut bingung, bagaimana anaknya dapat lulus. Akhirnya, daripada nanti tidak lulus, orang tua menambah dengan mengundang guru privat atau mengikuti bimbingan belajar. Sebab banyak siswa dan orang tua yang takut, sehingga sebelum UN berlangsung, banyak siswa/orang tua mendatangi Pendeta/Kiai dan orang pintar untuk minta bekal doa/mantra agar lulus. Ternyata banyak siswa yang tidak lulus. Mengapa mereka berpikiran seperti itu, itu menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan kepercayaan diri dan memilih jalan pintas. Sebenarnya bagi para siswa UN tidak representatif karena terbukti banyak siswa yang lulus UN, tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. UN tidak bisa dijadikan sebagai standar kelulusan. Karena kemampuan siswa tidak hanya dilihat dari 3-4 mata pelajaran yang di UN-kan dan dinilai secara kognitif saja. Sebab kemampuan siswa dapat dilihat juga dari mata pelajaran lain dan dari segi afektif dan psikomotor.
Standar kelulusan yang ditentukan dalam UN itu secara tidak langsung telah mematikan karakter siswa. Mesti diingat, hasil ujian itu bukan penentu kualitas pendidikan, tetapi hanya sebatas alat ukur saja.

Pemerintah belum menyamahkan fasilitas yang mendukung pendidikan
Pelaksanaan Ujian secara Nasional dengan melihat kualitas siswa secara makro sama sekali tidak adil. Dengan kondisi sekolah Indonesia yang sangat beragam dan lebarnya jurang pemisah (disparitas) mutu pendidikan antara kota dengan desa, sekolah di Papua dengan diluar Papua, sudah pasti akan di dapat hasil yang tidak sama.
Pemerintah seharusnya terlebih dahulu menyamakan fasilitas pendukung pendidikan dan persebaran guru-guru berkualitas ke setiap sekolah. Bila semua proses yang diperlukan berjalan baik, hal itu akan mendorong pada kualitas yang ingin dicapai.

TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KONTROVERSI UJIAN NASIONAL

Ujian Nasional (UN) masih tetap dilaksanakan ditengah protes dari beberapa kelompok yang menentangnya. Mekipun UN menuai banyak kritik, namun pada kenyataannya UN merupakan faktor penting dalam menilai standar pendidikan nasional. Oleh karena itu UN tetap dilaksanakan, “kata Menteri Pendidikan Nasional”. Untuk menepis keraguan banyak pihak mengenai kualitas UN, BNSP telah melakukan sejumlah kajian. Salah satunya adalah peningkatan kualitas soal UN dan adanya Tim Pemantau UN yan independen. Tim Pemantau sekaligus pengawas ini terdiri dari para dosen, kata Mendiknas. Sistem penilaian tetap diambil alih oleh pemerintah, jika diberikan kepada guru, maka penilaian akan sama dengan evaluasi belajar tahap akhir nasional (EBTANAS).

PENUTUP

Ditinjau dari efektivitas Ujian Nasional (UN) sebagai standar kelulusan siswa, sebenarnya baik, namun UN tidak efektif sebagai standar kelulusan. Untuk itu pemerintah perlu terlebih dahulu menyamakan fasilitas pendukung pendidikan di kota dan di desa, dan penyebaran guru-guru berkualitas ke seluruh sekolah, setelah itu baru UN dapat digunakan sebagai standar kelulusan siswa.
UN untuk sekarang ini tidak efektif sebagai standar kelulusan, karena tugas guru diambil alih oleh pemerintah, dan UN tidak representative sebagai standat kelulusan siswa karena hanya menguji empat mata pelajaran dan hanya menilai aspek kognitif.
UN lebih tepat sebagai alat ukur bagi penentuan kualitas pendidikan secara nasional di mata internasional. UN sebagai standar kelulusan belumlah tepat.

DAFTAR PUSTAKA

H.A.A. Tilaar, 2006. Standarisasi pendidikan nasional suatu tinjauan kritis. Jakarta: Rineka Cipta.

http://www.suara pembaruan.com/News-/2005/01/24/Pendidik/UAN.htm

http://satriadharma.com/index.php/2007/05/14/ujian-nasional-sebagai-keputusan-politik/

http://groups.yahoo.com/group/cfbe/messages/26915?xm=1&m=e&1=1

Mulyasa, 2004. Implementasi kurikulum 2004 panduan pembelajaran KBK. Bandung: Remaja Rosda-karya.

Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional 2006/2007

Purwanto, Ngalim. (2006). Prinsip-prinsip dan teknik evaluasi pengajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sudjana, Nana. (2001). Penilaian hasil proses belajar mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2006 tentang UN.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: